PENDIDIKAN - Halo semuanya, pada kesempatan ini kami team
admin blog ini akan membagikan tentang soal perangkat desa tentang Pancasila
dan UUD 45 tentunya beserta dengan jawabannya yang semoga bisa bermanfaat untuk
anda yang sedang atau akan ujian seleksi penerimaan perangkat desa yang ada di
desa anda
Perangkat desa atau pamong memang sekarang merupakan profesi yang juga menjanjikan, karena selain dapat bengkok ( tanah lahan atau sawah ) juga dapat SK dari pemerintah, yang mana sudah ada gaji atau honor yang diterima dari pemerintah, maka banyak yang berlomba untuk dapat jadi perangkat desa ( pamong desa ), tidak seperti zaman dulu, banyak yang tidak mau menjadi perangkat desa, namun sekarang sudah berubah
Soal Tes Perangkat Desa Tentang Pancasila dan UUD 1945
Karena banyak yang berminat menjadi perangkat desa maka
diadakanlah proses seleksi untuk mencari yang paling berkompetensi dalam
bidangnya, dan bila anda ingin mendaftarkan diri maka mau tidak mau harus ikut
seleksi dengan peserta lain, dan artinya anda harus belajar sol-soalnya agar
bisa masuk menjadi perangkat desa
Salah satu kisi kisi tes ujian perangkat desa adalah
materi tentang pancasila dan UUD 1945 yang akan kita bagikan ini
Soal Perangkat Desa Tentang Pancasila & UUD 45
1. Sampai dengan
tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak
A. Satu kali
B. Dua kali
C. Tiga kali
D. Empat kali
E. Lima kali
2. Piagam Jakarta
ditandatangani pada
A. 22 Juni 1954
B. 22 Juni 1945
C. 12 Juli 1945
D. 17 Agustus 1945
E. 18 Agustus 1945
3. Perbedaan isi
Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
A. Perbedaan
pandangan mengenai sistem sosial Indonesia
B. Perbedaan
pandangan mengenai sistem politik Indonesia
C. Pada Piagam
Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
sedangkan pada UUD 1945 tidak
D. Pada Pembukaan
UUD 1945 disebutkan lima sila
E. Perbedaan
pandangan mengenai penghapusan penjajahan
4. Pasal 1 ayat 1
UUD 1945 berbunyi :
A. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan
B. Negara
Indonesia adalah negara republik
C. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan sekaligus republik
D. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
E. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan dan republik
5. Berdasarkan
UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem perpolitikan
Indonesia, kedaulatan adalah di tangan :
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Rakyat
E. MPR
dilaksanakan oleh Presiden
6. Berdasarkan
UUD 1945 amandemen ketiga 9 November 2001, pasal 1 bertambah satu ayat. Ayat
tambahan ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
A. Negara
demokrasi
B. Negara
persatuan
C. Negara hukum
D. Negara
kepulauan
E. Negara taat
peraturan internasional
7. Berdasarkan
UUD 1945 amandemen keempat, 10 Agustus 2002, anggota MPR terdiri dari
A. DPR + DPD
B. DPR + Utusan
Golongan
C. DPR + Fraksi
tambahan
D. DPR + Utusan
Propinsi
E. DPR + DPA
8. Payung hukum
yang dipakai untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 adalah
A. Pasal 3 dan
pasal 37
B. Pasal 3
C. Pasal 37
D. Pasal 27
E. Pasal 27 dan
pasal 37
9. Sebelum
diamandemen, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah diamandemen yang pertama,
19 Oktober 1999, pasal 5 ayat 1 berbunyi
A. Presiden berhak
mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR
B. Presiden
menetapkan Undang-undang tanpa harus melalui persetujuan DPR
C. Presiden
bersama-sama DPR menetapkan Undang- undang dengan persetujuan MPR
D. DPR membuat
Undang-undang dengan persetujuan Presiden
E. DPR memegang
kekuasaan menetapkan Undang- undang
10. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu
pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah berdasarkan pada
A. UUD 1945 pasal
6A
B. UUD 1945 pasal
6B
C. UUD 1945 pasal
7C
D. UUD 1945 pasal
8
E. UUD 1945 pasal
10
11. Dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan Presiden
karena penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan
tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, adalah
A. Pasal 17
B. Pasal 8 B
C. Pasal 7A
D. Pasal 6
E. Pasal 1
12. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7C, maka pernyataan
manakah yang benar ?
A. Presiden berhak
membekukan DPR jika terjadi suatu kegentingan negara
B. Presiden dengan
persetujuan MPR dapat membubarkan DPR demi kepentingan negara
C. Presiden tak
dapat membekukan ataupun membubarkan DPR
D. Presiden tak
dapat membubarkan DPR, namun hanya membekukan
E. Presiden tak
dapat membekukan DPR, namun justeru berhak membubarkannya dengan alasan yang
diterima rakyat
13. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi
kekosongan wakil presiden, maka Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang
akan ditetapkan dalam sidang MPR. Waktu penetapan calon presiden ini adalah
maksimal
A. 40 hari
B. 50 hari
C. 60 hari
D. 75 hari
E. 100 hari
14. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka
tugas kepresidenan akan diisi sementara oleh :
A. Menteri dalam
negeri
B. Menteri luar
negeri
C. Menteri
pertahanan
D. Menteri dalam
negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan
E. Menteri dalam
negeri dan Menteri pertahanan
15. Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa jika Presiden
membuat perjanjian internasional yang memberikan dampak luas bagi rakyat dengan
terkait keuangan negara, maka harus melalui persetujuan
A. Bank Indonesia
B. BPK
C. MPR
D. DPR
E. Menko Ekuin
dan DPR
16. Presiden berhak membentuk Wantimpres (Dewan
Pertimbangan Presiden) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden, karena dijamin oleh UUD 1945 pasal
A. Pasal 16
B. Pasal 17
C. Pasal 18
D. Pasal 19
E. Pasal 20
17. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah
berdasarkan amandemen UUD 1945 yang ke….
A. Amandemen
pertama
B. Amandemen kedua
C. Amandemen
ketiga
D. Amandemen
keempat
E. Amandemen
kelima
18. Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi :
"Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara….. "
A. Adalah wewenang
penuh Presiden
B. Adalah atas
usul Presiden yang disetujui oleh DPR
C. Diatur dalam
Undang-undang
D. Ditetapkan
dalam Sidang Umum MPR
E. Ditetapkan
oleh Presiden dengan memperhatikan usul DPR
19. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah
Konstitusi
C. Mahkamah
Militer
D. DPR
E. MPR
20. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden
memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
A. DPA
B. DPR
C. MPR
D. Mahkamah Agung
E. Jaksa Agung
21. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh
Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal
A. Pasal 12
B. Pasal 13
C. Pasal 14
D. Pasal 15
E. Pasal 16
22. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini
didasarkan pada UUD 1945
A. Pasal 18A ayat
1
B. Pasal 18A ayat
2
C. Pasal 18
D. Pasal 19 ayat 1
E. Pasal 19 ayat
2
23. Ketika masa Orde Baru pengelolaan keuangan
Pusat-Daerah sangat timpang. Hampir semuanya dikuasai oleh pusat. Namun setelah
era Reformasi ini, setelah UUD 1945 diamandemen, maka pengelolaan keuangan
harus selaras dan adil. Hal ini tercantum dalam UUD 1945
A. Pasal 18 A ayat
1
B. Pasal 18
C. Pasal 19
D. Pasal 33
E. Pasal 18 A
ayat 2
24. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini
sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945
A. Pasal 8
B. Pasal 9
C. Pasal 18 B ayat
2
D. Pasal 18 B ayat
1
E. Pasal 22
25. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20, Presiden bersama DPR
membahas Rancangan Undang-undang (RUU) lalu haruslah mendapatkan persetujuan
bersama. Setelah RUU tersebut disepakati, lalu RUU tersebut akan disahkan oleh…
A. Mahkamah
Konstitusi
B. Disahkan
berdua, Presiden bersama DPR
C. Hakim Agung
D. Presiden
E. DPR
26. Jika kita mengacu pada UUD 1945 pasal 19 ayat 3, maka
dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak
A. Satu kali
B. Dua kali
C. Tiga kali
D. Empat kali
E. Lima kali
27. UUD 1945 pasal berapakah yang menyebutkan hak-hak DPR
seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. ?
A. Pasal 20 A ayat
1
B. Pasal 20 A ayat
2
C. Pasal 20 A ayat
3
D. Pasal 20 A ayat
4
E. Pasal 20 A
ayat 5
28. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR
adalah
A. Fungsi
legislasi dan fungsi angket, serta fungsi pengawasan
B. Fungsi anggaran
dan fungsi interpelasi
C. Fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
D. Fungsi
legislasi dan fungsi pengawan
E. Fungsi
interpelasi, fungsi angket, fungsi pernyataan pendapat
29. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER
JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Hal ini sesuai dengan
pernyataan pada UUD 1945
A. Pasal 22 E ayat
1
B. Pasal 22 E ayat
2
C. Pasal 22 E ayat
3
D. Pasal 22 E ayat
4
E. Pasal 22 E
ayat 5
30. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII
yaitu, pasal
A. Pasal 28
B. Pasal 22
C. Pasal 23
D. Pasal 24
E. Pasal 31
31. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai
A. Kedaulatan
Ekonomi
B. Kedaulatan
wilayah negara
C. Kekuasaan
kehakiman
D. Kekuasaan
politik
E. Administrasi
negara
32. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan
kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah agung
C. Jaksa agung
D. DPR
E. Presiden
33. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C
adalah berikut ini, kecuali
A. Menguji
Undang-undang terhadap UUD
B. Memutus sengketa
kewenangan lembaga negara
C. Memutus
pembubaran partai politik
D. Memutus
perselisihan tentang hasil pemilu
E. Memutus
pemberhentian atau pembekuan lembaga negara
34. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26
UUD 1945 adalah
A. Hanya orang
bangsa Indonesia asli
B. Orang Indonesia
asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga
negara
C. Pribumi saja
D. Pribumi dan
Inlander
E. Orang bangsa
Indonesia dan keturunannya saja
35. Jika pemerintah yang terpilih tidak berusaha membuka
lapangan pekerjaan bagi rakyatnya yang membutuhkan penghidupan, maka Pemerintah
telah melanggar
A. Pasal 25
B. Pasal 27
C. Pasal 29
D. Pasal 31
E. Pasal 35
36. Jika seorang hakim menghukum tegas kepada rakyat
kecil yang melanggar hukum namun justeru membebaskan seorang pejabat tinggi
negara yang melanggar hukum ini berarti hakim tersebut telah melanggar
kepastian hukum yang adil, serta tidak memberikan perlakuan sama di depan
hukum. Ini bertentangan dengan
A. Pasal 28 D ayat
1
B. Pasal 28 D ayat
2
C. Pasal 28 D ayat
3
D. Pasal 28 D ayat
4
E. Pasal 28 D
ayat 7
37. Berikut adalah macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)
yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1. Kecuali
A. Hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani
B. Hak untuk hidup
C. Hak untuk tidak
disiksa
D. Hak mendapatkan
pekerjaan tetap
E. Hak untuk
tidak diperbudak
38. Berikut adalah macam-macam tugas kepolisian negara
Republik Indonesia sesuai dengan pasal
30 ayat 4, kecuali :
A. Alat negara
yang menjaga keamanan
B. Menjaga
ketertiban
C. Melindungi
masyarakat
D. Mengayomi
masyarakat
E. Mengamankan
perbatasan negara
39. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31
ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan
A. Pendidikan
dasar
B. Pendidikan
menengah
C. Pendidikan
dasar dan menengah
D. Pendidikan luar
sekolah
E. Pendidikan
tinggi
40. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini disebutkan oleh UUD 1945
A. Pasal 32
B. Pasal 33
C. Pasal 34
D. Pasal 35
E. Pasal 36
41. Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh
A. Pemerintah
B. Menteri
kesehatan
C. Negara
D. Departemen
kesehatan
E. Ikatan dokter
indonesia
42. Perubahan UUD diatur dalam pasal
A. Pasal 35
B. Pasal 36
C. Pasal 37
D. Pasal 38
E. Pasal 39
43. Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh
setidaknya
A. 2/3 dari jumlah
anggota MPR
B. 1/3 dari jumlah
anggota MPR
C. 2/5 dari jumlah
anggota MPR
D. 1/4 dari jumlah
anggota MPR
E. 2/4 dari
jumlah anggota MPR
44. Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui
oleh MPR minimal sejumlah
A. 51 persen
B. 50 persen
C. Kurang lebih 50
persen
D. 50 persen plus
1
E. 51 persen plus
1
45. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap
bentuk penjajahan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
A. Alinea 1
B. Alinea 2
C. Alinea 3
D. Alinea 4
E. Alinea 5
46. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan
bangsa Indonesia seperti berikut ini, kecuali :
A. Melindungi
bangsa dan tanah air
B. Memajukan
kesejahteraan umum
C. Mencerdaskan
kehidupan bangsa
D. Ikut
melaksanakan ketertiban dunia
E. Turut melindungi
stabilitas kawasan
47. Aturan peralihan UUD 1945 pasal III amandemen keempat
tahun 2002, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk
selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum itu, tugas Mahkamah
Konstitusi sementara diemban oleh
A. Komisi Yudisial
B. Hakim Agung
C. Jaksa Agung
D. Mahkamah Agung
E. DPR
48. Kedudukan UUD 1945 adalah sebagaimana yang dijelaskan
di bawah ini, kecuali :
A. Hukum dasar
yang tertulis yang berlaku di Indonesia
B. Sumber hukum
tertulis tertinggi yang berlaku di Indonesia
C. Konstitusi yang
berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959
D. Satu-satunya
hukum dasar yang berlaku di Indonesia
E. Sebagian hukum
dasar yang berlaku di Indonesia
49. Dalam kurun waktu 1945-1949 UUD 1945 belum dapat
dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia masih sibuk dengan peperangan.
Maka tugas legislatif diserahkan kepada KNIP melalui
A. Maklumat Wakil
Presiden no. I
B. Maklumat Wakil
Presiden no. II
C. Maklumat Wakil
Presiden no. III
D. Maklumat Wakil
Presiden no. IX
E. Maklumat Wakil
Presiden no. X
50. Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan
dari
A. UUD 45,
Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian
Indonesia
B. UUD 45, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia
C. UUD 45,
Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kebangsaan
Indonesia
D. UUD 45,
Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
E. UUD 45,
Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia
51. Isi UUD 45 telah diamandemen beberapa kali. Namun
demikian, Pembukaan UUD 45 tidak boleh diamandemen. Kenapa ?
A. Karena tidak
sesuai dengan Kesepakatan para pendiri bangsa
B. Karena Pembukaan
UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa
C. Karena teramat
penting untuk diubah
D. Karena belum
ada Perpu mengenai hal itu
E. Pilihan diatas
salah semua, karena pembukaan UUD boleh diubah.
Pancasila
52. Apa yang dimaksud dengan pengertian Pancasila secara
etimologis ?
A. Artinya dasar
yang memiliki lima sendi
B. Artinya lima
pengertian pokok
C. Artinya lima
yang utama
D. Artinya lima
tata laku
E. Artinya lima
keutamaan
53. Berasal dari bahasa apakah istilah
"Pancasila" ?
A. Hierogliph
B. Sansekerta
C. Prapanca
D. Kertajaya
E.
Negarakertagama
54. Istilah "Pancasila" ditemukan pada jaman
kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
A. Baratayudha
B. Prapanca
C. Centhini
D. Sutasoma
E.
Negarakertagama
55. Kitab Negarakertagama yang memuat istilah Pancasila
ditulis pada tahun 1365 oleh
A. Empu Sendok
B. Empu Gandring
C. Empu Prapanca
D. Empu
Sakapalwaguna
E. Empu
Ranggawarsita
56. Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" terdapat
dalam kitab
A. Sutasoma
B. Bratasena
C. Bramastya
D. Negarakertagama
E. Ramayana
57. Kitab Sutasoma ditulis oleh
A. Empu Tantular
B. Empu Charaka
C. Empu Prapanca
D. Empu Sudarma
E. Empu Laksmana
58. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat),
yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 tercantum
rumusan Pancasila. Sebutkan isi rumusan Pancasila dalam konstitusi RIS tersebut
A. Ketuhanan,
Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial
B. Ketuhanan, Peri
Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial
C. Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, Keadilan Sosial
D. Ketuhanan,
Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan
E. Ketuhanan Yang
Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial
59. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam konstitusi RIS
juga tercantum sama persis dalam
A. UUDS 1950.
Berlaku tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
B. UUD 1950.
Berlaku tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
C. UUD 1945.
Berlaku tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
D. UUDS 1950.
Berlaku tanggal 18 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
E. UUDS 1950.
Berlaku tanggal 20 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
60. Rumusan Pancasila yang sah dan benar (baik pengucapan
maupun penulisan) terdapat dalam
A. Pembukaan UUD
1945
B. Inpres No.12
tanggal 13 April 1968
C. TAP MRPS no.
XX/MPRS/1966
D. Kesepakatan
seluruh bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
E. UUDS 1950
61. Berikut ini yang tidak termasuk dalam isi Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 adalah
A. Membubarkan
konstituante
B. Menetapkan
berlakunya kembali UUD 1945
C. Tidak
berlakunya lagi UUDS 1950
D. Dibentuknya
MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat- singkatnya
E. Pembentukan
Dewan Penasihat Presiden
62. Mengapa Pancasila disebut suatu kesatuan yang majemuk
tunggal. Apa maksudnya ?
A. Artinya seluruh
lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh
B. Pancasila itu
satu tapi banyak
C. Pancasila itu
banyak
D. Pancasila itu
tetap tunggal dan Satu
E. Pancasila itu
kaya akan arti
63. Apa konsekuensi dari Pancasila sebagai kesatuan
majemuk tunggal ?
A. Semua sila tak
dapat berdiri sendiri tapi dapat berselisih
B. Semua sila
dapat berdiri sendiri tapi tak dapat berselisih
C. Semua sila tak
dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
D. Setiap sila
haruslah mampu mandiri dan berdiri sendiri
E. Setiap sila
harus berdiri sendiri maupun bersama-sama
64. Pernyataan yang benar mengenai rumusan Pancasila
sebagai hierarki Piramidal adalah
A. Sila V meliputi
sila IV, III, II dan I
B. Sila IV
meliputi sila V dan I
C. Sila II
meliputi sila I dan III
D. Sila I meliputi
sila II, III, IV, dan V
E. Sila IV meliputi
sila III
65. Masing-masing sila Pancasila bersifat saling mengisi
dan mengkualifikasi, apa artinya ?
A. Dalam setiap
sila terkandung empat sila lainnya
B. Dalam setiap
sila ada sila lain yang mengkoreksi
C. Setiap sila
harus selalu diseimbangkan dengan sila lain
D. Sila satu
terhadap sila lainnya haruslah bersatu
E. Sila satu
harus mampu meningkatkan nilai tambah sila lainnya
66. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai satu
kesatuan formal logis ?
A. Kesatuan
sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal yang menggambarkan hubungan
luas
B. Pancasila
memiliki sila-sila yang masuk akal isinya
C. Pancasila
memiliki sila-sila yang tidak bertentangan
D. Pancasila
bersifat formal resmi
E. Pancasila
membentuk kesatuan yang masuk akal
67. Apa yang menjadi dasar ontologis atau dasar
antropologis dari Pancasila ?
A. Yaitu manusia
yang bersifat makhluk sosial
B. Yaitu manusia
yang bersifat makhluk egois
C. Yaitu manusia
yang bersifat makhluk monopluralis
D. Yaitu manusia
yang bersifat makhluk mandiri
E. Yaitu manusia
yang bersifat makhluk komunal
68. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki tiga unsur
pokok. Yaitu
A. Logos, Etika,
Knowing
B. Panthos, Ethos,
Logos
C. Ethic, Logika,
Pengetahuan
D. Moral,
Pengetahuan, Interaksi sosial
E. Moral, Logika,
Emosi
69. Apakah makna dari "Panthos" ?
A. Kesusilaan
B. Kepantasan
C. Etika
D. Penghayatan
E. Keberanian
70. Apakah makna dari "Ethos" ?
A. Kesusilaan
B. Kepantasan
C. Norma
D. Penghayatan
E. Kebersahajaan
71. Apakah makna dari "Logos" ?
A. Wawasan
B. Rasionalitas
C. Keberanian
D. Filsafat
E. Ideologi
72. Bangsa Indonesia adalah causa materialis Pancasila.
Apa makna dari istilah tersebut ?
A. Sumber
pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dari bangsa lain
B. Sumber
pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dari bangsa Indonesia sendiri
C. Sumber
pengetahuan Pancasila adalah dari nilai-nilai bangsa lain dan bangsa Indonesia
sendiri
D. Sumber
pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dari seluruh bangsa yang ada di dunia
E. Sumber
pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dari beberapa bangsa yang memilki akar
sejarah yang sama dengan bangsa Indonesia
73. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal. Umum
universal, Umum kolektif dan Khusus konkret. Apa maksud dari isi Pancasila
bersifat umum universal ?
A. Dilaksanakan
dalam berbagai bidang, baik bidang kenegaraan, bidang hukum maupun
bidang-bidang kehidupan yang nyata
B. Dilaksanakan
seluruh negara di dunia
C. Harus disebarkan
ke seluruh penjuru dunia
D. Merupakan
gabungan nilai-nilai luhur seluruh bangsa di dunia
E. Merupakan
milik bersama
74. Apa maksud dari isi Pancasila bersifat khusus konkret
?
A. Isi arti
Pancasila dalam realisasi praktis di berbagai bidang kehidupan bersifat khusus,
konkret dan dinamis
B. Akar
pengetahuan Pancasila adalah khusus dan nyata
C. Hanya khusus
diberlakukan di Indonesia saja
D. Merupakan
gabungan nilai-nilai luhur beberapa bangsa pilihan di dunia
E. Merupakan
keunikan yang nyata
75. Menurut Notonagoro, tingkatan nilai ada tiga macam.
Nilai material, nilai vital dan nilai rohani. Apa maksud dari nilai material ?
A. Yaitu segala
sesuatu yang berguna bagi jasmani
B. Yaitu kekayaan
materi
C. Yaitu kekayaan
harta sebagai modal berbuat baik
D. Uang
E. Harga sesuatu
dibandingkan dengan sesuatu yang lain
76. Sila-sila Pancasila itu bersifat hierarkis piramidal,
Apa maksudnya ?
A. Sila-sila
Pancasila itu saling mendukung
B. Sila-sila
Pancasila itu tidak boleh saling bergesekan satu sama lainnya
C. Sila-sila
Pancasila itu berjenjang (bertingkat). Sila pertama mendasari sila berikutnya,
dan seterusnya
D. Sila-sila
Pancasila itu semakin mengerucut pada akhirnya
E. Sila-sila
Pancasila itu saling memfokuskan diri
77. Salah satu identitas bangsa Indonesia sesuai dengan
Pancasila adalah
A. Musyawarah
B. Pemilihan umum
C. Menghapus
segala bentuk penjajahan
D. Hidup
berdampingan
E. Hidup
sejahtera
78. Nasionalisme Indonesia terdiri dari kesatuan hal-hal
berikut ini, kecuali
A. Kesatuan
sejarah
B. Kesatuan nasib
C. Kesatuan
wilayah
D. Kesatuan
kebudayaan
E. Kesatuan
peradaban
79. Apa yang dimaksud dengan kesatuan sejarah
A. Bangsa Indonesia
tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah. Dimulai dari jaman prasejarah,
kerajaan lalu Proklamasi 17 Agustus 1945
B. Bangsa
Indonesia memiliki sejarah yang satu. Satu kerajaan dan satu republik
C. Bangsa
Indonesia tidak boleh melupakan sejarah seperti kacang lupa kulitnya
D. Bangsa
Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah beragam
E. Bangsa
Indonesia memiliki kesaan pandangan terhadap sejarah
80. Apa yang dimaksud dengan kesatuan nasib ?
A. Bangsa
Indonesia pernah mengalami nasib serupa, yakni mengalami jaman kediktatoran
kerajaan
B. Bangsa
Indonesia pernah mengalami nasib sama, yakni era penjajahan.
C. Bangsa
Indonesia mengalami nasib sama, yakni sebagai Negara berkembang yang masih
miskin
D. Bangsa
Indonesia bernasib Satu
E. Nasib bangsa
Indonesia haruslah sama, yaitu sama- sama sejahtera
81. Apa yang dimaksud dengan kesatuan kebudayaan ?
A. Kesatuan budaya
yang tak mungkin dipecah-pecah lagi
B. Budaya
Indonesia meskipun beragam, namun tetap satu, yaitu budaya nasional Indonesia
C. Budaya daerah
adalah Satu
D. Budaya daerah
dan budaya nasional adalah Satu
E. Bersatu dalam
mengembangkan kebudayaan
82. Berdasarkan sila pertama Pancasila, Indonesia adalah
Negara berketuhanan. Artinya Indonesia bukan merupakan negara yang sekuler. Apa
artinya ?
A. Indonesia tidak
memisahkan urusan agama dengan urusan Negara.
B. Indonesia tidak
mempedulikan urusan agama.
C. Urusan agama
bukanlah urusan Negara
D. Urusan Negara
dan agama harus dipisahkan
E. Urusan agama
adalah urusan pribadi
83. Pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluk agama
Islam tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Yaitu
A. Pancasila sila
kedua
B. Pancasila sila
pertama dan UUD 45 pasal 29
C. Pembukaan UUD
45
D. Pancasila sila
kelima
E. UUD 45 pasa 19
84. Mengapa ideologi sangat menentukan eksistensi negara
?
A. Karena ideologi
adalah dasar sebuah Negara
B. Karena setiap
Negara harus punya ideologi yang khas
C. Karena ideologi
adalah arahan praktis bagi Negara mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi
pembangunan
D. Karena ideologi
itu sedapat mungkin tidak diganti
E. Karena
ideologi disusun oleh bapak pendiri bangsa
85. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan tidak
bersifat utopis. Apa maksud Pancasila tidak bersifat utopis ?
A. Artinya
Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan
ide-ide yang jauh dari realita
B. Artinya
Pancasila itu memang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan riil
C. Artinya
Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
D. Artinya
Pancasila adalah ideologi yang jauh dari realita
E. Artinya
Pancasila adalah ideologi yang filosofis
86. Sila kelima Pancasila adalah tentang keadilan. Adapun
dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan sosial harus meliputi tiga hal. Yaitu
keadilan distributif, keadilan legal dan keadilan komutatif. Apa maksud dari
keadilan distributif ?
A. Keadilan
membagi. Yaitu keadilan Negara terhadap warganya
B. Keadilan saling
berbagi
C. Keadilan
mendapatkan bagian paling baik
D. Keadilan sesama
warga
E. Keadilan
mutlak
87. Apa yang dimaksud dengan keadilan legal ?
A. Keadilan yang
sah
B. Keadilan tanpa
harus melanggar hukum
C. Keadilan bertaat.
Keadilaan warga untuk patuh pada peraturan dan perundang-undangan Negara
D. Keadilan
mendapatkan bagian paling baik
E. Keadilan
mutlak
88. Apa yang dimaksud dengan keadilan komutatif ?
A. Keadilan yang
mementingkan diri sendiri
B. Keadilan antara
sesama warga Negara.
C. Keadilan antara
warga dengan Negara
D. Keadilan yang
tak dapat diganggu gugat
E. Keadilan yang
seadil-adilnya
89. Indonesia adalah Negara hukum. Dan sebagai Negara
hukum, Indonesia haruslah memiliki syarat-syarat sebagai Negara hukum seperti
berikut ini, kecuali :
A. Pengakuan atas
Hak Asasi Manusia
B. Perlindungan
atas Hak Asasi Manusia
C. Peradilan yang
bebas
D. Legalitas hukum
dalam segala bentuknya
E. Sistem hukum
yang fleksibel
90. Tertib hukum di Indonesia memiliki empat syarat
berikut ini, kecuali :
A. Adanya kesatuan
subyek
B. Adanya kesatuan
asas kerohanian
C. Adanya kesatuan
daerah
D. Adanya kesatuan
waktu
E. Adanya
kesatuan filosofi hidup
91. Apa yang dimaksud dengan kesatuan subyek
A. Adalah penguasa
yang mengadakan peraturan hukum
B. Harus ada
berbagai pihak yang mengatur masalah hukum
C. Haruslah adil
dalam menetapkan putusan hukum
D. Rakyat adalah
Satu
E. Wilayah hukum
haruslah Satu
92. Apa yang dimaksud dengan kesatuan daerah
A. Adalah penguasa
yang mengadakan peraturan hukum
B. Harus ada
berbagai pihak yang mengatur masalah hukum
C. Haruslah adil
dalam menetapkan putusan hukum
D. Rakyat adalah
Satu
E. Adanya suatu
wilayah dimana hukum berlaku
93. Hal-hal berikut ini yang tidak melanggar Pancasila
sila pertama dan pasal 29 UUD 45, adalah
A. Menghalangi
umat kristiani melakukan ibadah di gereja
B. Menghalangi
umat hindhu melakukan perintah agamanya sendiri
C. Menghalangi umat
Islam melaksanakan syariah Islam
D. Membiarkan umat
budha yang ingin menjalankan aturan agamanya sendiri
E. Menghalangi
umat konghucu melakukan ajaran agamanya sendiri
94. Pancasila mengandung nilai instrumental. Apa maksud
nilai instrumental ?
A. Penjabaran,
arahan dan lembaga pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila
B. Alat
mempersatukan bangsa Indonesia
C. Nilai praktis
kehidupan sehari-hari
D. Nilai-nilai
yang berkaitan dengan alat pendirian Negara
E. Alat penting
mendirikan Negara
95. Keunggulan demokrasi Pancasila bila dibandingkan
dengan demokrasi lainnya, adalah
A. Keputusan
diambil melalui musyawarah mufakat
B. Keputusan
diambil dengan voting
C. Keputusan
diambil dengan suara terbanyak
D. Keputusan
diambil dengan melandaskan pada rasa kemanusiaan
E. Hasil
keputusan bisa dipertanggungjawabkan
96. Hubungan sosial yang selaras, seimbang antara
individu dalam masyarakat, adalah dijiwai oleh Pancasila sila ke
A. Sila ketiga
B. Sila kedua
C. Sila pertama
D. Sila keempat
E. Sila kelima
97. Salah satu tokoh yang ikut merumuskan Pancasila
adalah
A. Budi Utomo
B. Muh. Yamin
C. Adam Malik
D. Sarwo Edhi
Wibowo
E. Soeharto
98. Sikap berikut adalah sesuai dengan pengamalan
Pancasila sila keempat. Yaitu
A. Saling menghormati
antar umat beragama
B. Hidup dengan
selaras, seimbang damai antar berbagai elemen masyarakat
C. Mendahulukan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
D. Menumbuhkan
sikap saling tolong menolong
E. Menolak
ide-ide separatisme
99. Bergaya hidup mewah di negara berkembang seperti
Indonesia, yang di kanan kiri masih banyak rakyat miskin, adalah bertolak
belakang dengan pengamalan Pancasila
A. Sila pertama
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
E. Sila kelima
100. Pernyataan yang selaras dengan sila kedua
Pancasila adalah
A. Martabat dan
derajat manusia adalah sama
B. Seorang pejabat
Negara memiliki derajat lebih tinggi daripada petani biasa
C. Artis ibukota
memiliki martabat lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan artis
D. Derajat dan
martabat seseorang tergantung keturunannya
E. Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) adalah orang pilihan rakyat yang memiliki derajat lebih
unggul dibandingkan dengan rakyat biasa
Jawaban Soal Tes Pancasila dan UUD
1. D.
Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat
kali
2. B.
Piagam Jakarta ditandatangani pada 22 Juni 1945
3. C.
Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluknya sedangkan pada UUD 1945 tidak.
4. D.
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik”
5. D.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem
perpolitikan Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat
6. C.
Indonesia Negara hukum
7. A.
DPR + DPD
8. A.
Payung hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945
Pasal 3 dan pasal 37
9. A.
Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR
10. A.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara
langsung oleh rakyat, adalah berdasarkan pada UUD 1945 pasal 6A
11. C.
Pasal 7A
12. C.
Presiden tak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR
13. C. 60
hari
14. D.
Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka tugas kepresidenan akan diisi
sementara oleh Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan
15. D. DPR
16. A.
Presiden berhak membentuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang
bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, karena dijamin
oleh UUD 1945 pasal 16
17. D.
Amandemen keempat
18. C.
Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi : "Pembentukan, pengubahan
dan pembubaran kementrian Negara Diatur dalam Undang-undang
19. A.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
20. B.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesty dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan DPR
21. D.
Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan
Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 15
22. A.
Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945
Pasal 18A ayat 1
23. E.
Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 18 A ayat 2
24. C.
Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh
negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2
25. D.
Presiden
26. A.
Dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak satu kali
27. B.
Hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket
ada dalam Pasal 20 A ayat 2
28. C.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah Fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
29. A.
Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL berdasarkan Pasal 22
E ayat 1
30. C. Hal
Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal Pasal 23
31. C.
Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai kekuasaan kehakiman
32. A.
Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim
menurut pasal 24B adalah Komisi Yudisial
33. E.
Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah :
•
Menguji Undang-undang terhadap UUD
•
Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
•
Memutus pembubaran partai politik
•
Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
34. B.
Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah Orang
Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai
warga Negara
35. B.
Lapangan kerja dan penghidupan berkenaan dengan pasal 27
36. A.
Pasal 28 D ayat 1
37. D.
Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1 adalah
• Hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani
• Hak
untuk hidup
• Hak
untuk tidak disiksa
• Hak untuk tidak diperbudak
• Hak
beragama
• Hak
diakui sebagai pribadi dihadapn hukum
• Hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
38. E.
Tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4 adalah
• Alat
negara yang menjaga keamanan
•
Menjaga ketertiban
•
Melindungi masyarakat
•
Mengayomi masyarakat
•
Melayanai masyarakat
•
Menegakkan hukum
39. A.
Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah
wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar
40. A.
Bahasa daerah diatur dalam pasal 32 UUD 45
41. C.
Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh Negara
42. C.
Perubahan UUD diatur dalam pasal 37
43. A.
Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari jumlah
anggota MPR
44. D.
Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui oleh MPR minimal sejumlah
50 persen plus 1
45. A.
Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Hal ini
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1
46. E.
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti
berikut ini :
•
Melindungi bangsa dan tanah air
• Memajukan kesejahteraan umum
•
Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut
melaksanakan ketertiban dunia
47. D.
Mahkamah Agung
48. D. UUD
45 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia
49. E.
Maklumat Wakil Presiden no. X
50. B.
Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan dari UUD 45, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia
51. B.
Pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar
Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa
Pancasila
52. A.
Pancasila secara etimologis artinya dasar yang memiliki lima sendi
53. B.
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta
54. E.
Istilah "Pancasila" ditemukan pada jaman kerajaan Majapahit, yaitu
berada dalam kitab Negarakertagama
55. C.
Kitab Negarakertagama yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365
oleh Empu Prapanca
56. A.
Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" terdapat dalam kitab Sutasoma
57. A.
Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular
58. E. Isi
rumusan Pancasila dalam konstitusi RIS tersebut
•
Ketuhanan Yang Maha Esa,
• Peri
Kemanusiaan,
•
Kebangsaan,
•
Kerakyatan,
•
Keadilan Sosial
59. A.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam konstitusi RIS juga tercantum sama persis
dalam UUDS 1950. Berlaku tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
60. A.
Rumusan Pancasila yang sah dan benar (baik pengucapan maupun penulisan)
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
61. E. Isi
dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
•
Membubarkan konstituante
•
Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
• Tidak
berlakunya lagi UUDS 1950
•
Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat- singkatnya
62. A.
Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya seluruh lima sila
yang ada adalah satu kesatuan yang utuh
63. C.
Konsekewensi dari majemuk tunggal, Semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak
dapat berselisih
64. D.
hierarki piramidal artinya sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi
sila 3 sampai 5 dst.
65. A. Masing-masing sila Pancasila bersifat
saling mengisi dan mengkualifikasi, artinya dalam setiap sila terkandung empat
sila lainnya
66. A.
Pancasila sebagai satu kesatuan formal logis artinya Kesatuan sila- sila
Pancasila bersifat hierarkis piramidal yang menggambarkan hubungan luas
67. C.
Yang menjadi dasar ontologis atau dasar antropologis dari Pancasila adalah
Yaitu manusia yang bersifat makhluk monopluralis.
68. B.
Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki tiga unsur pokok. Yaitu panthos,
ethos, logos
69. D.
Makna dari "Panthos" adalah penghayatan
70. A.
Makna dari "Ethos" adalah kesusilaan
71. B.
Makna dari "Logos" adalah rasionalitas
72. B.
Bangsa Indonesia adalah causa materialis Pancasila. Artinya sumber pengetahuan
Pancasila adalah nilai-nilai dari bangsa Indonesia sendiri
73. A.
Maksud dari isi Pancasila bersifat umum universal adalah Dilaksanakan dalam
berbagai bidang, baik bidang kenegaraan, bidang hukum maupun bidang-bidang
kehidupan yang nyata.
74. A.
Maksud dari isi Pancasila bersifat khusus konkret adalah Isi arti Pancasila
dalam realisasi praktis di berbagai bidang kehidupan bersifat khusus, konkret
dan dinamis
75. A.
maksud dari nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani
76. C.
Sila-sila Pancasila itu bersifat hierarkis piramidal, maksudnya Sila- sila
Pancasila itu berjenjang (bertingkat). Sila pertama mendasari(meliputi) sila
berikutnya (2-5), dan seterusnya. Lihat pembahasan no.64
77. A.
Salah satu identitas bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila adalah musyawarah
78. E.
Nasionalisme Indonesia terdiri dari kesatuan hal-hal berikut ini :
•
Kesatuan sejarah
•
Kesatuan nasib
• Kesatuan wilayah
•
Kesatuan kebudayaan
79. A.
Yang dimaksud dengan kesatuan sejarah adalah Bangsa Indonesia tumbuh dan
berkembang dari suatu proses sejarah. Dimulai dari jaman prasejarah, kerajaan
lalu Proklamasi 17 Agustus 1945
80. B.
Yang dimaksud dengan kesatuan nasib adalah Bangsa Indonesia pernah mengalami
nasib sama, yakni era penjajahan.
81. B.
Yang dimaksud dengan kesatuan kebudayaan adalah Budaya Indonesia meskipun
beragam, namun tetap satu, yaitu budaya nasional Indonesia
82. A.
Indonesia bukan Negara sekuler, sehingga tidak memisahkan urusan agama dengan
urusan Negara.
83. B.
Pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluk agama Islam tersebut memiliki dasar
hukum yang kuat. Yaitu Pancasila sila pertama dan UUD 45 pasal 29.
84. C. Mengapa
ideologi sangat menentukan eksistensi Negara adalah Karena ideologi adalah
arahan praktis bagi Negara mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi
pembangunan
85. A.
Pancasila tidak bersifat utopis artinya Pancasila itu bisa diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan ide-ide yang jauh dari realita
86. A.
Maksud dari keadilan distributif adalah Keadilan membagi. Yaitu keadilan Negara
terhadap warganya
87. C.
Yang dimaksud dengan keadilan legal adalah Keadilan bertaat. Keadilaan warga
untuk patuh pada peraturan dan perundang- undangan Negara
88. B.
Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah Keadilan antara sesama warga
Negara
89. E.
Syarat-syarat Negara hukum adalah :
•
Pengakuan atas Hak Asasi Manusia
•
Perlindungan atas Hak Asasi Manusia
•
Peradilan yang bebas
•
Legalitas hukum dalam segala bentuknya
90. E.
Tertib hukum di Indonesia memiliki empat syarat
•
Adanya kesatuan subyek
•
Adanya kesatuan asas kerohanian
•
Adanya kesatuan daerah
•
Adanya kesatuan waktu
91. A.
Yang dimaksud dengan kesatuan subyek adalah penguasa yang mengadakan peraturan
hukum
92. E.
yang dimaksud dengan kesatuan daerah adalah Adanya suatu wilayah dimana hukum
berlaku
93. D.
Sila pertama dan pasal 29 UUD 45 menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan
perintah agama masing-masing
94. A.
Maksud nilai instrumental Pancasila adalah Penjabaran, arahan dan lembaga
pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila
95. A.
Keunggulan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lainnya,
adalah keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
96. B.
Hubungan sosial yang selaras, seimbang antara individu dalam masyarakat, adalah
dijiwai oleh Pancasila sila kedua
97. B. Muh
Yamin turut merumuskan Pancasila
98. C.
Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi adalah selaras
dengan sila kerakyatan (kebersamaan).
99. E.
Bergaya hidup mewah di negara berkembang seperti Indonesia, yang di kanan kiri
masih banyak rakyat miskin, adalah bertolak belakang dengan pengamalan
Pancasila sila kelima (keadilan sosial). Karena gaya hidup mewah tidak sejalan
dengan rasa keadilan sosial masyarakat yang masih mayoritas miskin.
100.A. Pernyataan yang selaras dengan sila kedua
Pancasila adalah Martabat dan derajat manusia adalah sama. (pada dasarnya)